Pendirian, restrukturisasi, dan tata kelola perusahaan.

Akuisisi, investasi, joint ventures, dan transaksi korporasi.

Penyusunan, peninjauan, dan negosiasi kontrak bisnis.

Perizinan usaha dan pemenuhan kewajiban hukum bisnis.

Kerja sama usaha, distribusi, supply, dan transaksi komersial lainnya.

Penyusunan dan peninjauan perjanjian kerja, kebijakan ketenagakerjaan, dan aturan internal perusahaan.

Pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

Aspek hukum terkait upah, tunjangan, kompensasi, dan hak-hak pekerja.

Pendampingan dalam pemutusan hubungan kerja, pesangon, dan penyelesaian hak-hak pekerja.

Pendampingan hubungan industrial, serikat pekerja, perundingan, dan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.

Aspek hukum dalam restrukturisasi tenaga kerja, efisiensi, dan perubahan struktur organisasi.

Penanganan perselisihan ketenagakerjaan, baik melalui penyelesaian non-litigasi maupun litigasi.

Pendampingan transaksi pembiayaan, pinjaman, dan fasilitas kredit.

Penyusunan, peninjauan, dan negosiasi perjanjian perbankan dan pembiayaan.

Pendampingan terkait jaminan, agunan, dan pengikatan hak jaminan dalam transaksi pembiayaan.

Pendampingan restrukturisasi utang, renegosiasi fasilitas pembiayaan, dan penyelesaian kewajiban finansial.

Nasihat hukum terkait kepatuhan terhadap ketentuan perbankan dan regulasi sektor jasa keuangan.

Penyelesaian sengketa terkait fasilitas kredit, pembiayaan, jaminan, dan transaksi keuangan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

Pendampingan transaksi jual beli, sewa, pengalihan, dan pengembangan properti.

Pendampingan pengadaan tanah, pemeriksaan hak atas tanah, dan penyelesaian permasalahan pertanahan.

Pendampingan aspek hukum pembangunan dan pengembangan proyek properti.

Pendampingan aspek hukum proyek infrastruktur, termasuk kerja sama, pengadaan, dan pelaksanaan proyek.

Pendampingan aspek hukum kegiatan pertambangan, perizinan, kerja sama, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Penyelesaian sengketa pertanahan, properti, proyek infrastruktur, dan kegiatan pertambangan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

Penyusunan, peninjauan, dan negosiasi perjanjian jasa transportasi dan pengangkutan.

Pendampingan aspek hukum kegiatan pelayaran, pengiriman, logistik, dan rantai pasok.

Pendampingan terkait pengangkutan barang, freight arrangements, dan hubungan hukum antara pengirim, pengangkut, dan penerima.

Pendampingan aspek hukum operasional pelabuhan, kegiatan maritim, dan layanan terkait.

Nasihat hukum terkait perizinan, kepatuhan, dan regulasi di sektor transportasi dan pelayaran.

Penyelesaian sengketa terkait pengangkutan, pengiriman, kerusakan atau kehilangan barang, dan transaksi maritim melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

Pendaftaran, perlindungan, dan pengelolaan merek serta hak terkait.

Pendampingan perlindungan hak cipta, termasuk pencatatan dan penanganan pelanggaran.

Pendampingan pendaftaran dan perlindungan desain industri serta paten.

Penyusunan dan peninjauan perjanjian lisensi, pengalihan, dan komersialisasi kekayaan intelektual.

Pemeriksaan dan pengelolaan portofolio kekayaan intelektual dalam transaksi maupun kegiatan usaha.

Penanganan pelanggaran dan sengketa kekayaan intelektual melalui upaya non-litigasi maupun litigasi.

Pendampingan struktur investasi dan pengaturan hubungan hukum antara investor dan perusahaan.

Pendampingan investasi asing, termasuk aspek hukum penanaman modal dan struktur kepemilikan.

Penyusunan, peninjauan, dan negosiasi perjanjian investasi dan dokumen terkait.

Pendampingan perizinan usaha dan pemenuhan persyaratan administratif sesuai kegiatan usaha.

Nasihat hukum terkait kepatuhan terhadap ketentuan penanaman modal dan regulasi sektoral.

Pendampingan perizinan, persetujuan, dan hubungan dengan otoritas terkait kegiatan usaha.

Penanganan sengketa perdata dan komersial yang timbul dari hubungan kontraktual maupun non-kontraktual.

Penanganan sengketa wanprestasi, termasuk tuntutan pemenuhan perjanjian, ganti rugi, dan pembatalan perjanjian.

Penanganan sengketa utang-piutang, tuntutan pembayaran, dan pemulihan hak kreditur.

Penanganan sengketa kepemilikan, penguasaan, transaksi, dan hak atas tanah maupun properti.

Penanganan sengketa keluarga dan waris melalui penyelesaian non-litigasi maupun proses peradilan.

Pendampingan negosiasi, mediasi, penyusunan gugatan dan jawaban, persidangan, upaya hukum, hingga pelaksanaan putusan.

Penanganan perkara tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi, narkotika, dan tindak pidana tertentu lainnya.

Penanganan perkara pidana terkait aktivitas bisnis, keuangan, korporasi, dan jabatan profesional.

Penanganan perkara penipuan, penggelapan, dan tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi atau aset.

Penanganan berbagai perkara tindak pidana umum dan khusus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendampingan persidangan, penyusunan pembelaan, serta upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Penanganan sengketa komersial dan kontraktual yang timbul dari transaksi maupun hubungan bisnis.

Penanganan sengketa terkait utang-piutang, pembiayaan, jaminan, dan kewajiban pembayaran.

Penanganan sengketa kerja sama usaha, kemitraan, distribusi, dan hubungan bisnis lainnya.

Pendampingan proses persidangan serta upaya hukum dalam sengketa komersial.

Pendampingan permohonan dan proses kepailitan bagi kreditur maupun debitur.

Pendampingan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), termasuk penyusunan dan pelaksanaan proposal perdamaian.

Pendampingan kreditur dalam pengajuan tagihan, proses verifikasi, rapat kreditur, dan pembagian boedel pailit.

Pendampingan restrukturisasi kewajiban dan penyusunan skema penyelesaian utang.

Penanganan sengketa terkait perbuatan hukum debitur, boedel pailit, dan transaksi yang berkaitan dengan proses kepailitan.

Penanganan perselisihan dan proses litigasi yang timbul dalam perkara kepailitan dan PKPU.

Penanganan perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja terkait hubungan kerja.

Penanganan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan tuntutan terkait hak pekerja.

Penanganan sengketa terkait upah, tunjangan, kompensasi, dan hak-hak ketenagakerjaan.

Pendampingan proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Penanganan perselisihan yang melibatkan serikat pekerja dan hubungan industrial.

Pendampingan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui negosiasi, mediasi, maupun litigasi.

Penanganan sengketa antara individu atau badan hukum dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Pendampingan sengketa terkait keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan.

Penanganan sengketa perpajakan, termasuk keberatan, banding, gugatan, dan proses di Pengadilan Pajak.

Pendampingan proses persidangan dalam sengketa perpajakan dan upaya hukum terkait.

Penanganan sengketa yang timbul dari penerapan peraturan dan kebijakan administratif.

Pendampingan upaya hukum terhadap keputusan administrasi dan putusan dalam perkara perpajakan.